Bogor-VariaIndependen
Belum dingin pembahasan prihal Bimtek "Plus" ke Bali para Kades se Kabupaten Bogor yang menghabiskan dana fantastis, kini salah satu Kepala Desa (Kades) menyulut emosi puluhan warganya yang berbondong-bondong mendatangi kantor desa Bojong Murni, Kabupaten Bogor beberapa hari lalu.
Aksi puluhan warga yang mewakili masyarakat Bojong Murni di kantor desa ini meminta agar Kepala Desa Muhammad Kusnadi transparan prihal penerapan anggaran dana Desa dan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2023 dan 2024.
"Warga Bojong Murni sudah geram dan kesal dengan Kades Kusnadi yg telah melalaikan tugas nya sebagai kades. Dia di duga korupsi dana desa dan Banprov yang telah di anggarkan untuk pembangunan di desa tersebut, " ujar salah satu warga yang hadir.
Warga, berinisial A ini juga mengatakan,
"Ada beberapa pekerjaan yang tidak di realisasikan. Yakni, seperti pembangunan TPT dan posyandu di tahap dua dan tiga tahun 2023."
Saat mediasi yang di saksikan Babinsa dan Kanit Binmas, Kades yang akrab Kusnadi ini mengakui ada beberapa pekerjaan yang belum di realisasikan.
"Saya siap merealisasikan tuntutan masyarakat sampai tanggal 31 Desember 2024 (akhir tahun 2024). Dan jika tidak bisa merealisasikan, maka saya siap dituntut secara hukum,"ujar Kusnadi dihadapan para warga yang hadir.
Dalam surat laporan yang dibuat oleh empat orang perwakilan dari masyarakat Desa Bojong Murni dan rencananya akan dilayangkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dijelaskan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Banprov yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojong Murni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Dalam uraiannya terdapat beberapa temuan proyek yang tidak terealisasi, yakni adanya Dana Desa tahap III tahun 2023 TPT (Tembok Penahan Tanah) sarana olahraga di Kp. Bojong Murni RT. 011 RW. 003 sebesar Rp. 57.480.0000, Dana Desa tahap III tahun 2023 pembangunan renovasi Posyandu di Kp. Jambu Luwuk RT. 003 RW. 001 sebesar Rp. 35.000.000, Dana Desa tahap II Tahun 2023 Pemberdayaan Masyarakat Desa total Rp. 40.000.000, Dana Desa tahap II Tahun 2023 Penguatan Ketahanan Pangan total Rp. 92.233.800, Banprov Peningkatan Indra Renovasi Kantor Desa total Rp. 35.000.000,- baru dikerjakan lima puluh persen, Banprov Biaya Operasional Posyandu 15 Pos total Rp. 15.750.000 tidak direalisasikan.
"Jadi total anggaran dari semua dana yang di duga di korupsi oleh Kades setelah kami lakukan investigasi (kroscek) di lapangan sebesar Rp. 260.963.800,- cukup fantastis kan? Maka itu, jika janji Kades Kusnadi tidak dibuktikan, maka temuan ini akan kami teruskan ke Kejari Kabupaten Bogor, "ungkap A diiringi sorak setuju beberapa orang perwakilan dari warga Bojong Murni.
Sementara, Ketua DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Kabupaten Bogor, L. Gunawan mengecam kinerja Kades Bojong Murni. Menurutnya, anggaran dana desa yang digelontorkan merupakan hasil pajak dari masyarakat juga.
"Dana yang diterima oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Desa hasil dari pembayaran pajak rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Maka sepatutnya, pemimpin Desa bekerja secara amanah, ya jangan menyelewengkan anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan di Desa setempat, "ucap Gunawan kepada VariaIndependen, Sabtu (28/12/2024) di Cibinong.
Lebih lanjut Gunawan menegaskan, siap mendampingi masyarakat Bojong Murni untuk melakukan laporan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
"Anggaran lebih dari dua ratus enam puluh juta bukan uang kecil untuk pembangunan di Desa. Kades jangan main-main dengan jabatan yang sudah di amanat kan warganya. Apabila janji Kades Kusnadi tidak direalisasikan olehnya hingga akhir tahun ini, Kajari harus bertindak, jangan mengabaikan laporan yang nantinya akan di ajukan masyarakat terkait adanya dugaan penyimpanan yang dilakukan aparat Desa. LAKI Kabupaten Bogor akan ikut mengawal kasus ini, "pungkas Gunawan.
Reporter: Eka
Editor: why
Social Footer